Bisnis - Oto Riyo Seru

RI Punya Utang Tersembunyi ke China? Berikut Klarifikasi Stafsus Menkeu Sri Mulyani

October 15, 20210

Indonesia tercatat memiliki utang tersembunyi dengan China sebesar 17,28 miliar dollar AS. Angka ini setara dengan Rp 245,3 triliun (kurs Rp 14.200/dollar AS). Utang tersembunyi itu disampaikan oleh AidData, sebuah lembaga riset internasional lewat laporan "Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 Chinese Development Projects. Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan, utang tersembunyi (hidden debt) yang tercantum dalam AidData bukan berarti pemerintah tidak melaporkan utang alias sembunyi sembunyi berutang. Hidden debt adalah utang nonpemerintah. Tapi jika terjadi wanprestasi, maka berisiko kepada pemerintah. "Saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dila...

Bisnis

Tumbuh 15 Persen, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Rp10,05 Triliun di Kuartal II-2021

admin

August 15, 20210

PT Bank BTPN Syariah Tbk menyalurkan pembiayaan senilai Rp10,05 triliun pada kuartal II 2021. Direktur Utama BTPN Syariah Hadi Wibowo mengatakan, angka tersebut tumbuh 15 persen dibanding periode sebelumnya yang sebesar Rp8,74 triliun. Dirinya juga mengatakan, pertumbuhan di saat pandemi ini tetap mengedepankan kualitas pembiayaan yang sehat dengan menjaga rasio kredit bermasalah atauNon Performing Financing(NPF) di posisi 2,4 persen. Menurut Hadi, selama masa penuh tantangan, nasabah pembiayaan benar benar dijaga untuk tetap terhubung dengan bank. Dengan dibantu oleh petugas di lapangan, nasabah pembiayaan turut diberikan pelatihan secara online, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menyiasati pandemi. “Memahami kebutuhan nasabah di masa pandemi menjadi kunci untu...

Bisnis

Lindungi UMKM, Kominfo Siapkan Sanksi pada Marketplace yang Lakukan Predatory Pricing

admin

June 22, 20210

Gencarnya produk asing di marketplace membuat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah merasa khawatir tak bisa bersaing untuk menarik konsumen di e commerce. Untuk mengatasi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menegaskan bahwa Kominfo secara tegas akan memberikan sanksi kepada marketplace yang melakukan predatory pricing. Hal ini dilakukan untuk melindungi umkm agar bisa berkompetisi secara adil dan setara antara lokal dan asing terutama di pasar e commerce. Sebagai informasi, predatory pricing merupakan praktek dab strategi yang dilakukan produsen untuk menetapkan harga rendah dibanding produk lokal, untuk menyingkirkan pelaku usaha lain. Johnny menyebut digitalisasi adalah kunci bagi umkm agar mampu bersaing dengan derasnya produk asing di e commerce. "Saya in...